Tidak Ikut Dalam Simposium, Demokrat Malah Pilih IYL-Cakka

Langkah politik pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) setelah mendapatkan rekomendasi PPP, pada Kamis (2/11/2017) kemarin. Kini, Punggawa Macakka yang disematkan oleh IYL-Cakka telah resmi menerima Surat Tugas dari Partai Demokrat.

Sesuai rencana, dukungan melalui surat tugas Demokrat itu selanjutnya diserahkan secara resmi oleh ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah ke IYL-Cakka yang diberikan lansung di Sekretariat Partai Demokrat Sulsel, Jalan Yusuf Dg. Ngawing, Makassar, Jum’at (3/11/2017).

“Kami di DPD Demokrat sangat mengapresiasi dari DPP yang sudah mengambil keputusan untuk mengarahkan dukungan ke Pilihan sekarang. Kami juga sudah bisa mengambil langkah politik kedepan. Saya kira pilihan ini (IYL-Cakka) adalah pilihan posisi standing siap bertarung,” kata Ni’matullah.

Meskipun tidak mendukung kandidat yang mengikuti Simposium, menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel, Alasan DPP Demokrat untuk memberi surat tugas kepada pasangan IYL-Cakka dibanding kandidat lain, karena melihat duet tersebut sangat siap bertarung di Perhelatan Pilgub Sulsel 2018 mendatang.

“Keputusan DPP ini bukan tanpa alasan, melihat pasangan IYL-Cakka adalah pilihan tepat yang sudah jadi keputusan DPP karena kami juga melihat sama-sama bahwa pasangan ini paling siap bertarung,” jelasnya.

Sementara, IYL yang didampingi Cakka sangat mengaoresiasi dan berterima kasih kepada Partai Demokrat karena dinobatkan sebagai pasangan kandidat petarung Politik sehingga surat tugas dari Demokrat jatuh ketangannya.

“Kami (bersama Cakka) berdua setelah diberikan amanah ini insya allah kita bisa bersinergi untuk membesarkan partai Demokrat. Kalau pak Ketua (Ketua Demokrat Sulsel, Ni’matulkah) mengatakan bahwa mendukung kami karena siap bertarung, itu benar karena kami memang petarung dan siap bertarung,” ucap IYL disambut teriakan Punggawa Macakka oleh seluruh pengurus DPD Demokrat Sulsel.

Dilema Nurdin Halid, Calon Gubernur atau Ketua Golkar?

Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka Ketua Umum Golkar, Setya Novanto (Setnov) dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, diprediksi akan menggangu berdampak pada konstalasi politik di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjelang Pilkada Serentak 2018 mendatang.

Apalagi, Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid (NH) sudah siap maju di Pilgub Sulsel 2018 mendatang. Banyak pihak menilai dengan adanya penetapan tersangka Setnov dalam kasus dugaan korupsi e-KTP akan berpengaruh banyak di Pilgub Sulsel.

Pengamat Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto menjelaskan pasca penetapan tersangka tersebut, akan membuat kekosongan kepemimpinan di DPP Golkar.

Dirinya memprediksi dengan adanya penetapan tersangka itu, Nurdin Halid akan mengambil alih untuk sementara tampuk kepemimpinan di partai belambang beringin itu.

Jika hal tersebut terjadi, kata dia, bisa dipastikan Nurdin Halid tidak akan bisa konsentrasi untuk mempersiapkan dirinya maju di Pilgub Sulsel 2018 mendatang.

“Dengan situasi Setnov tersangka, tentu Nurdin Halid (NH) sebagai ketua harian akan mengambil alih tanggungjawab kepemimpinan yang lebih besar dalam mengendalikan partai Golkar (PG). NH akan menghadapi desakan dan fragmentasi internal dari Faksi yang mendorong Musnaslub. Situasi ini bisa membuat NH bisa kehilangan fokus untuk running di Pilgub Sulsel,”papar Andi Luhur Prianto melalui pesan singkat, Senin (17/7/2017).

Lanjut ia, yang juga Dosen Fisip Unismuh Makassar ini, Nurdin Halid akan diuji komitmennya, apakah akan tetap maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Azis atau mengambil sikap lain menyelamatkan partai dengan menjadi ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Pasalnya menurut Luhur, Setnov yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akan lebih tersita waktunya untuk menghadapi kasusnya saat ini.

“Keputusan politik NH di uji jika bersedia menggelar Munaslub, apakah akan memilih menjadi Ketua Umum atau cukup bertahan sebagai Cagub Sulsel. Setnov akan lebih banyak waktu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya, sehingga NH menjadi tokoh kunci dalam kepemimpinan di PG,” bebernya

lebih lanjut kata Luhur, terkait usungan Partai Golkar pada pilkada 12 kabupaten kota serentak dilakukan, kata Luhur, NH bakal mendelegasikan kewenangannya kepada pengurus teras DPD Golkar untuk menentukan siapa yang akan diberikan rekomendasi.

Namun kata Luhur, kandidat akan memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan insentif electoral dengan masuk pada basis suara NH-Azis.

“Skala kepemimpinan NH yang luas, membuatnya harus mendelegasikan kewenangan kepemimpinan dan membuat tokoh seperti Moh Roem, Kadir Halid atau Abdillah Natsir bisa menjadi strategis posisinya dalam penentuan usungan Golkar di Pilkada 12 Kab/Kota dan Pilgub,” ujarnya

Sementara Firdaus Muhammad mengatakan penetapan Setnov menjadi tersangka akan berdampak buruk terhadap konstelasi politik jelang Pilkada serentak.

Olehnya itu menurut Firdaus Muhammad kader partai punya kewajiban bekerja optimal untuk bekerja maksimal memperbaiki citra partai di masyarakat.

“Hal ini akan berdampak pada konstalasi politik di Sulsel terutama karena posisinya sebagai ketua partai. Konsentrasi kader Golkar yang ikut Pilkada terganggu terkait citra dengan kasus yang menimpa ketum. Kader partai harus kerja optimal untuk sterilkan kasus itu lebih ke oknum dengan tidak melibatkan partai,” tutupnya.

Setelah Obama, Jokowi akan temui Trump. Ada apa?

Belum lama setelah dirinya bertemu mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera bertemu dengan pengganti Obama yaitu Presiden Donald Trump. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan Presiden Joko Widodo akan menemui Trump pada KTT G20 di Hamburg, Jerman, pekan ini.

"Di sela-sela pertemuan G20, Presiden Jokowi akan melakukan beberapa pertemuan bilateral termasuk dengan Presiden AS Donald Trump," ujar Menlu Retno Marsudi saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 3 Juli 2017. Pekan lalu, Jokowi bertemu Barack Obama di Istana Bogor.

Retno melanjutkan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Donald Trump akan berlangsung pada tanggal 8 Juli nanti. Dan, pertemuan bilateral itu akan lebih difokuskan terhadap isu-isu ekonomi dahulu.

Pembahasan di luar isu ekonomi, kata Retno, masih mungkin terjadi. Ia tidak menampik isu terorisme akan disinggung dalam pertemuan dengan Presiden Donald Trump mengingat Donald Trump vokal berbicara soal terorisme di beberapa kesempatan.

"Hal yang dibahas pasti urusan-urusan bilateral, yang lebih luas dari sekedar hanya bicara mengenai terorisme," ujar Retno menegaskan.

Retno menambahkan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Donald Trump pekan ini, di G20, akan sekaligus menjadi momen pertama keduanya duduk bersama dan berdiskusi panjang. Selama ini, baik Presiden Donald Trump maupun Presiden Joko Widodom hanya pernah melakukan percakapan via telepon atau pertemuan singkat.

"Ini pertemuan pertama dalam konteks bilateral. Saat KTT Arab-Amerika di Riyadh (Mei lalu), keduanya sudah bertemu, namun baru besok keduanya duduk bersama," ujar Retno menegaskan.

Rencananya, selain bertemu dengan Presiden Donald Trump, Presiden Joko Widodo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan enam kepala negara lain. Pria yang menjadi leadspeaker masalah terorisme di G20 itu akan bertemu dengan kepala negara Belanda, Norwegia, Vietnam, Spanyol, dan Korea Selatan.

KTT G20 di Hamburg, Jerman, akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 8 Juli. Sebelum pertemuan bilateral, Presiden Jokowi akan menjadi pembicara soal terorisme di sesi retreat.

Sumber: tempo.co

Politik dan Kesejahteraan jadi Isu perjuangan Kaum Buruh

Gerakan perjuangan kaum buruh di Indonesia tak hanya berkutat pada isu upah dan kesejahteraan, namun juga mulai menyentuh isu politik lokal dan nasional. Situasi tersebut terlihat dalam riset yang dilakukan Indonesia Indicator (I2) yang menyatakan bahwa isu kesejahteraan dan politik yang disuarakan kaum buruh mendominasi pemberitaan media mengenai buruh di tanah air sepanjang setahun terakhir (1 Mei 2016 - 29 April 2017).

Menurut Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, pemberitaan mengenai perjuangan dan kiprah kaum buruh mencapai 58.729 berita dari 1.239 media online di Indonesia dalam satu tahun terakhir.

"Pemberitaan mengenai buruh rata-rata mencapai 4.894 berita setiap bulannya. Rerata pemberitaan ini meningkat sekitar 20 persen jika dibandingkan tahun lalu (4.012 berita). Jumlah media yang memberitakan buruh juga mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun lalu," ujar Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Senin (1/5).

I2, sebuah perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis dengan menggunakan software AI (Artificial Intelligence), juga menemukan data bahwa isu kesejahteraan dan politik menjadi dua isu terbesar pemberitaan mengenai buruh.Total pemberitaan soal upah dan jaminan kesejahteraan mencapai 19.631 berita, sekitar 33% dari seluruh pemberitaan mengenai buruh. Sementara itu, isu pilkada dan politik nasional yang disuarakan kaum buruh mencapai 12.151 berita – sekitar 21% dari seluruh pemberitaan. Sementara itu, tiga isu teratas lainnya adalah masalah PHK dan mogok kerja 6.875 berita, kriminalitas 5.526 berita, serta Hari Buruh 4.882 berita.

"Kesejahteraan dan politik merupakan isu yang konsisten muncul setiap bulan dalam jumlah pemberitaan yang cukup besar. Untuk masalah upah dan kesejahteraan rata-rata 1.613 berita per bulan, sementara untuk politik sebanyak 1.012 berita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa dua isu ini merupakan isu yang cukup menarik perhatian media, selain menunjukkan ke arah mana gerakan buruh itu disuarakan," ungkap Rustika.

Masuknya isu politik lokal (pilkada) dan politik nasional dalam kancah perjuangan buruh dinilai sebagai sesuatu yang baru. Pasalnya, kata Rustika, isu politik tidak banyak mewarnai perjuangan buruh pada tahun 2015-2016 lalu, meskipun beberapa peristiwa politik dan pilkada serentak juga terjadi di Indonesia. "Persentuhan buruh dengan isu politik, baik lokal maupun nasional, merupakan salah satu hal yang mengemuka dalam setahun terakhir," kata Rustika.

Dalam hal pembicaraan mengenai buruh, papar Rustika, isu pilkada mencapai (7.316 berita), tenaga kerja asing (3.207 berita), dan tax amnesty (1.628 berita) mendominasi hingga 21 persen dibandingkan dengan seluruh isu mengenai buruh itu sendiri. Sementara, terkait isu pemenuhan hak ekonomi dan kesejahteraan sosial tuntutan kaum buruh yang paling banyak dipotret media, yaitu: upah layak (2.759 berita), iuran BPJS (1.051 berita), penghapusan sistem kontrak (971 berita), pesangon dan cuti melahirkan (748 berita).

Media juga masih mencatat, kaum buruh masih belum meninggalkan cara konvensional dalam upaya untuk menuntut hak dan kesejahteraannya. Metode demonstrasi dengan turun jalan masih mendominasi (6.289 berita) dan mogok kerja (1.748 berita). Kedua cara itu masih dipandang sebagai cara yang efektif bagi kaum buruh dalam mengartikulasikan aspirasi dan tuntutannya.

"Meski demikian, terlihat ada pergeseran strategi dengan cara yang cukup kreatif dilakukan oleh buruh, yakni aksi dzikir (1.206 berita) dan aksi lunak atau aksi simpati (1.235 berita) seperti aksi panggung musik, dialog sosial, serta jalan-jalan santai," tutur Rustika. Sementara itu, kata dia, cara-cara yang cenderung provokatif dan berbahaya (326 berita) seperti jahit mulut, blokir jalan, dan mogok makan lebih sedikit dibicarakan di media.

Indonesia Indicator juga mencatat, buruh migran merupakan “bintang” dalam hal pemberitaan di media. Dari sisi ekspose, media paling banyak menyoroti buruh migran (4.920 berita) ketimbang buruh lainnya, seperti buruh tani (3.651 berita), buruh industri pabrik (2.436 berita). Meskipun secara sosio-demografis buruh tani dan buruh industri, misalnya, lebih besar jumlahnya ketimbang buruh migran.