Jokowi lagi-lagi bikin wisata Sumba Nge-Hits

Belum surut rasa bangga bangsa dengan reputasi Nihi Sumba Island yang sukses mendunia, membawa nama Sumba dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Travel + Leisure, sebuah laman pariwisata menempatkan akomodasi di Sumba itu sebagai World's Best Awards 2017.

Nihi Sumba Island (yang dulu Nihi Watu, red) itu berada di Desa Hobawawi, Wanukaka, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Pukul 10.00 WIB, tanggal 12 Juli 2017, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menggelar press conference soal kesuksesan Nihi Sumba itu di Gedung Sapta Pesona.

Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo hadir dalam event pariwisata di Sumba juga. Persisnya di Lapangan Galatama, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 12 Juli 2017. Presiden menghadiri Parade Kuda Sandelwood dan Festival Tenun Ikat Sumba 2017.

NTT juga sedang mempersiapkan Tour de Flores 2017, 14-19 Juli nanti, dari Larantuka sampai ke Labuan Bajo. NTT yang oleh Menteri Arief Yahya benar-benar dijadikan New Tourism Theritory itu sedang dieksplorasi oleh Kementerian Pariwisata.

Rangkaian Festival Tenun Ikat yang dihadiri Presiden Jokowi itu, juga termasul Festival Sandelwood dan Parade 1001 Kuda di beberapa kabupaten di Pulau Sumba. " Terima kasih Pak Presiden Jokowi, pariwisata NTT makin juara!" sambut Menpar Arief Yahya.

Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan mengatakan, keunikan budaya merupakan ciri khas sebuah bangsa dan bila dikelola dengan baik akan menjadi keunggulan yang dimiliki Indonesia dibanding bangsa-bangsa lain, terutama di bidang pariwisata. Dengan jumlah suku sebanyak 714 etnis yang tersebar di 17.000 pulau, ini menunjukkan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. " Inilah kebhinekaan kita, Bhineka Tunggal Ika yang harus kita jaga, karena sangat beragam," tutur Presiden.

Untuk itu Kepala Negara menghimbau agar keunikan tersebut dapat dikelola dengan baik dan kegiatan promosi dapat dilakukan secara masif dan efektif agar wisatawan berbondong-bondong datang. Keunikan yang dimiliki oleh Pulau Sumba misalnya, adalah kuda Sandelwood yang setiap tahun dipakai untuk parade, dan tak jarang digunakan untuk mas kawin. " Ini simbol kesatria," ucap Presiden.

Keunikan lainnya adalah budaya cium hidung. Saat tiba di bandara, Presiden dibisiki Bupati Sumba Barat Daya tentang cium hidung. " Itu adalah simbol napas kehidupan," ujar Presiden.

Menurut Presiden, setiap suku dan daerah memiliki keunikan dan memiliki kelebihannya masing-masing yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. " Seperti acara Festival Sandelwood dan Kain Tenun Ikat Sumba hari ini. Keduanya adalah contoh nyata, bagaimana alam memberikan sebuah budaya lokal yang menjadi keunggulan dalam pariwisata," kata Presiden.

Presiden juga mengharapkan agar Parade Kuda Sandelwood dan Festival Tenun Ikat Sumba tidak seperti kembang api, menyala terang satu kali tapi langsung redup. Namun harus dibuat secara berkelanjutan, sehingga harus dipikirkan apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan budaya ini agar tingkat kedatangan wisatawan tetap berlangsung meski tidak ada festival.

"Kemudian harus dikelola secara modern, banyak media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk promosi, undang para blogger ke Sumba untuk membantu promosi yang ada. Kalau perlu cari sutradara film, baik nasional maupun internasional yang mau produksi filmnya dengan latar belakang keindahan Sumba, supaya NTT makin terkenal di mancanegara," ucapnya.

Dalam acara ini, Presiden juga sempat mengadakan kuis kepada masyarakat yang hadir dan memberikan sepeda sebagai hadiah untuk setiap pertanyaan yang dapat dijawab dengan baik. Sebelum meninggalkan Lapangan Galatama, Presiden juga menyaksikan atraksi budaya, parade 1001 kuda Sandelwood, proses tenun ikat, serta menyapa dan berswafoto dengan masyarakat.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya dan Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu.

Setelah santap siang bersama, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Makassar, Sulawesi Selatan pada pukul 14.00 WITA melalui Bandara Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Dilema Nurdin Halid, Calon Gubernur atau Ketua Golkar?

Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka Ketua Umum Golkar, Setya Novanto (Setnov) dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, diprediksi akan menggangu berdampak pada konstalasi politik di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjelang Pilkada Serentak 2018 mendatang.

Apalagi, Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid (NH) sudah siap maju di Pilgub Sulsel 2018 mendatang. Banyak pihak menilai dengan adanya penetapan tersangka Setnov dalam kasus dugaan korupsi e-KTP akan berpengaruh banyak di Pilgub Sulsel.

Pengamat Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto menjelaskan pasca penetapan tersangka tersebut, akan membuat kekosongan kepemimpinan di DPP Golkar.

Dirinya memprediksi dengan adanya penetapan tersangka itu, Nurdin Halid akan mengambil alih untuk sementara tampuk kepemimpinan di partai belambang beringin itu.

Jika hal tersebut terjadi, kata dia, bisa dipastikan Nurdin Halid tidak akan bisa konsentrasi untuk mempersiapkan dirinya maju di Pilgub Sulsel 2018 mendatang.

“Dengan situasi Setnov tersangka, tentu Nurdin Halid (NH) sebagai ketua harian akan mengambil alih tanggungjawab kepemimpinan yang lebih besar dalam mengendalikan partai Golkar (PG). NH akan menghadapi desakan dan fragmentasi internal dari Faksi yang mendorong Musnaslub. Situasi ini bisa membuat NH bisa kehilangan fokus untuk running di Pilgub Sulsel,”papar Andi Luhur Prianto melalui pesan singkat, Senin (17/7/2017).

Lanjut ia, yang juga Dosen Fisip Unismuh Makassar ini, Nurdin Halid akan diuji komitmennya, apakah akan tetap maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Azis atau mengambil sikap lain menyelamatkan partai dengan menjadi ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Pasalnya menurut Luhur, Setnov yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akan lebih tersita waktunya untuk menghadapi kasusnya saat ini.

“Keputusan politik NH di uji jika bersedia menggelar Munaslub, apakah akan memilih menjadi Ketua Umum atau cukup bertahan sebagai Cagub Sulsel. Setnov akan lebih banyak waktu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya, sehingga NH menjadi tokoh kunci dalam kepemimpinan di PG,” bebernya

lebih lanjut kata Luhur, terkait usungan Partai Golkar pada pilkada 12 kabupaten kota serentak dilakukan, kata Luhur, NH bakal mendelegasikan kewenangannya kepada pengurus teras DPD Golkar untuk menentukan siapa yang akan diberikan rekomendasi.

Namun kata Luhur, kandidat akan memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan insentif electoral dengan masuk pada basis suara NH-Azis.

“Skala kepemimpinan NH yang luas, membuatnya harus mendelegasikan kewenangan kepemimpinan dan membuat tokoh seperti Moh Roem, Kadir Halid atau Abdillah Natsir bisa menjadi strategis posisinya dalam penentuan usungan Golkar di Pilkada 12 Kab/Kota dan Pilgub,” ujarnya

Sementara Firdaus Muhammad mengatakan penetapan Setnov menjadi tersangka akan berdampak buruk terhadap konstelasi politik jelang Pilkada serentak.

Olehnya itu menurut Firdaus Muhammad kader partai punya kewajiban bekerja optimal untuk bekerja maksimal memperbaiki citra partai di masyarakat.

“Hal ini akan berdampak pada konstalasi politik di Sulsel terutama karena posisinya sebagai ketua partai. Konsentrasi kader Golkar yang ikut Pilkada terganggu terkait citra dengan kasus yang menimpa ketum. Kader partai harus kerja optimal untuk sterilkan kasus itu lebih ke oknum dengan tidak melibatkan partai,” tutupnya.

Jenius dari Indonesia, Dwi Hartanto bisa jadi the next Habibie

Tak menyangka ketika suatu siang hari, saat dirinya lagi asyik melakukan penelitian di laboratorium kampusnya di Belanda, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat nomor di layar, dia tahu bahwa nomor itu berasal dari luar negeri.

’’Si penelepon hanya bilang, Bapak ingin bertemu dengan Anda. Saya sempat bingung, siapa Bapak yang dia maksud,’’ cerita Dwi ketika ditemui setelah pembukaan Visiting World Class Professor, forum pertemuan diaspora dari berbagai negara, di Jakarta.

Sambil memendam rasa penasaran, Dwi mencari tahu siapa ’’Bapak’’ yang ingin bertemu dirinya itu. Usut punya usut, ternyata orang yang menelepon tersebut adalah petugas protokoler mantan Presiden B.J. Habibie. Dan, yang dimaksud ’’Bapak’’ itu tak lain adalah BJ. Habibie sendiri yang di dunia Internasional dikenal dengan Mr.Crack.

Pria asal Jogjakarta tersebut sempat berpikir ada apa gerangan tokoh sekaliber Pak Habibie ingin menemui dirinya. Selang beberapa lama, pertemuan dua generasi antara Dwi Hartanto dan Habibie pun terlaksana awal Desember lalu.

Pertemuan nonformal dan santai itu berlangsung di sebuah restoran di Den Haag, Belanda.

Tentu Dwi Hartanto bukan orang yang sembarang bila Ilmuwan sekaliber Habibie sampai begitu menggebu-gebu ingin menjumpainya di Belanda.Bagaimana tidak istimewa, saat ini Indonesia sedang merancang bangun pesawat tempur generasi 4,5 dengan negeri Korea yaitu KFX dan IFX, itu pun bila sukses sudah cukup mencengangkan dunia karena lompatan teknologi yang di tempuh para insinyur Indonesia di mata dunia.

Apalagi bila penemuan pesawat tempur generasi ke 6 yang sedang di kembangkan Dwi Hartanto di kembangkan juga di Indonesia. Padahal teknologi pesawat tempur paling canggih sekarang baru pada generasi ke 5 seperti yang dimiliki USA dan Rusia.

Pesawat generasi ke 6 yang akan dikembangkan Dwi, akan mampu melesat dengan kecepatan tinggi di atas atmospir yang miskin oksigen, yang sebagian cirinya pesawat generasi ke 6 tanpa ekor di badannya dan bisa tanpa awak pengemudi yang dikendalikan dari darat.
Juara di ajang prestigious kompetisi riset teknologi antar Space Agency
Belum lama ini Dwi mendapat anugerah dan kesempatan untuk mengukir prestasi dan mengharumkan Ibu Pertiwi lagi dengan menapakkan kaki di podium tertinggi dalam ajang prestigious kompetisi riset teknologi antar Space Agency (Lembaga Penerbangan dan Antariksa) dari seluruh dunia di Cologne, Jerman.

Kompetisi prestigious antar space agency tersebut diikuti oleh ilmuwan-ilmuwan perwakilan space agency masing-masing negara, antara lain; ESA (Eropa), NASA (Amerika), DLR (ESA/ Jerman), ESTEC (ESA/ Belanda), JAXA (Jepang), UKSA (Inggris), CSA (Kanada), KARI (Korea), AEB (Brazil), INTA (Spanyol), dan negara-negara maju lainnya.

Kompetisi riset tersebut tergolong prestigious karena selain merupakan “privacy-based space agency research competition”, kompetisi tersebut juga menghadirkan topik-topik riset dengan teknologi tinggi (pinnacle of technology category) dan tahapan seleksi masuknya juga tidak mudah.

Sebelum masuk ke tahap final di Cologne, Jerman, para ilmuwan harus melewati tahap seleksi internal di masing-masing space agency.

Top 3 dari masing-masing space agency berhak mengikuti tahap final yang dibagi dalam 3 kategori atau topik yang berbeda, yaitu: Spacecraft Technology, Earth Observation dan Life Support Systems in Space.

Dwi Hartanto menjuarai bidang kategori riset Spacecraft Technology dengan judul riset “Lethal weapon in the sky” atau “Senjata yang mematikan di angkasa”. Dari hasil riset tersebut, beberapa teknologi utama sudah berhasil ia patenkan bersama timnya.

“Sesuai dengan judul dalam risetnya, saya dan team mengembangkan pesawat tempur modern yang disebut sebagai pesawat tempur generasi ke-6 (6th generation fighter jet). Berawal dari keberhasilan saya dan team saat diminta untuk membantu mengembangkan pesawat tempur EuroTyphoon di Airbus Space and Defence menjadi EuroTyphoon NG (Next Generation/ yang sekarang dalam tahap testing tahap akhir) yang mampunyai kemampuan tempur jauh lebih canggih dari generasi sebelumnya dari segi engine performance, kecepatan, aerodinamik serta teknologi (avionik) tempurnya. Keberhasilan tersebut membawa saya dan team untuk meneruskan perkembangan teknologi pesawat tempur ke level berikutnya yang digadang bakal menjadi “era pertempuran pesawat abad baru,” demikian penjelasan Dwi yang gelar bachelornya ia dapatkan dari Tokyo Institute of Technology, Jepang.

Dengan berbekal penguasaan tekonologi yang mendalam dan matang dalam bidang roket dan jet teknologi, Dwi dan timnya berhasil mengembangkan engine pesawat tempur modern yang mereka sebut dengan “hybrid air-breathing rocket engine”.

Teknologi baru tersebut memungkinkan pesawat tempur generasi ke-6 yang sedang mereka kembangkan untuk melesat di dalam jangkauan atmosfir bumi dan near-space (jangkaun di luar atmosfir, yang tipikal jet tempur generasi sebelumnya tidak dapat terbang karena keterbatasan oksigen). Teknologi ini sangat berbeda dengan teknologi mesin jet lainnya seperti SABRE (Synergistic Air-Breathing Rocket Engine) maupun tipikal Scramjet/ Ramjet konvensional yang masih bermasalah dalam thrust-to-weight ratio serta pengendalian energy yang dihasilkan.

Hybrid air-breathing rocket engine yang mereka kembangkan tersebut mampu beroperasi bergantian dari mode penerbangan level atomosfir ke mode penerbangan near-space atau sebaliknya dengan kecepatan hypersonic (Mach 7-8), yang tentu saja mengalahkan engine performance dan kecepetan pesawat-pesawat tempur generasi ke-5 yang hanya mengandalkan teknologi “afterburner” konvensional.

Ketika ditanya tentang pengalaman yang membanggakan ini, Dwi pun menambahkan: “ada sesuatu yang menarik dari pengalaman ini, yaitu sesaat selepas presentasi, bahkan sebelum saya sempat kembali ke tempat duduk, ada beberapa orang sedang menunggu dan menghampiri saya dengan raut muka sangat serius yang sempet membuat saya bertanya-tanya dalam hati beberapa saat.

Ternyata beberapa orang tersebut adalah perwakilan dari Lockheed Martin dan NASA/ JPL yang tertarik dengan teknologi yang sedang saya dan team kembangkan dan menawarkan kerjasama strategis untuk bersedia masuk dalam program transfer teknologi untuk membantu mengembangkan project di tempat mereka.

Permintaan organisasi kedirgantraan dan perusahaan besar tersebut sedang didiskusikan di level internal ESA dan Airbus Defence and Space karena saya juga berafiliasi dengan perusahaan tersebut, yang notabene adalah saingan dari Lockheed Martin, perusahaan pesawat tempur dari Amerika Serikat.” Bujukan Habibie yang Meluluhkan Hati
Setelah berbincang-bincang tentang teknologi terbaru, Habibie meminta Dwi bersedia membantu negara untuk meningkatkan mutu pendidikan teknologi terbarukan.

Dwi pun menyanggupi permintaan pakar pesawat terbang tersebut. Karena itu, dia bersedia pulang untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan stakeholder pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Dwi juga curhat soal kegetolan pemerintah Belanda menawari dirinya paspor Negeri Kincir Angin. Sejauh ini, doktor bidang aerospace engineering itu mampu menolak dengan halus.

’’Pak Habibie bilang, kalau pemerintah Belanda masih menawari lagi, apalagi mengintimidasi saya disuruh melapor ke beliau. biar beliau yang menghadapi pemerintah Belanda,’’ kenang Dwi.

Habibie mewanti-wanti agar Dwi tetap mempertahankan identitas kewarganegaraannya. Jangan sampai mau pindah kewarganegaraan di Belanda. Perkara berkarya membantu perusahaan internasional atau bahkan membantu pemerintah Belanda, itu sah-sah saja sebagai profesional.

’’Kamu jangan sampai mencabut jati diri dan kewarganegaraan Indonesia-mu,’’ pesan Habibie.Apalagi mengingat kejadian ketika IPTN gulung tikar Amerika dan Eropa serasa mendapat durian runtuk ketika para insyinyur Indonesia pada diaspora kesana, dan beberapa orang sekarang menjadi top management di Eropa dan USA.

Wanti-wanti Habibie itu menguatkan pesan yang disampaikan orang tua Dwi. Setiap pulang ke Jogja, misalnya saat Lebaran, orang tuanya selalu berpesan supaya Dwi tidak lupa asal muasalnya Indonesia.

Pria 28 tahun yang sebentar lagi bergelar profesor itu menyatakan, gencarnya tawaran berpaspor Belanda itu muncul karena riset yang dilakukan sangat sensitif.

Riset-riset Dwi bersama para guru besar dari Technische Universiteit (TU) Delft selama ini menggarap bidang national security Kementerian Pertahanan Belanda, European Space Agency (ESA), NASA, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), serta Airbus Defence.

Salah satu riset sensitif yang dia garap adalah teknologi roket untuk militer dan misi luar angkasa. Dwi juga menggarap satelit untuk riset luar angkasa serta pertahanan dan keamanan (hankam). Dia terlibat pula dalam penyempurnaan teknologi pesawat tempur Eurofighter Typhoon generasi anyar milik Airbus Defence.

’’Riset bidang itu kan sensitif sekali jika digarap orang dari negara lain,’’ kata ilmuwan muda jenius tersebut.

Kasarannya, potensi untuk menjual hasil riset ke pesaing usaha atau membocorkan pertahanan Belanda ke negara lain sangat memungkinkan. Karena itulah, Dwi berkali-kali ditawari untuk pindah kewarganegaraan Belanda.

Dari riset-riset yang dilakukan, Dwi telah mengantongi tiga paten di bidang spacecraft technology. Sayang, dia terikat kontrak untuk merahasiakan paten tersebut. Dia tidak bisa membeberkan tiga paten itu karena terkait dengan program strategis.

Dia mengaku cukup dilematis saat menolak tawaran pindah kewarganegaraan tersebut. Sebab, biaya kuliah S-2 dan S-3 Dwi di TU Delft dibiayai pemerintah Belanda. Dia tidak ingin dicap sebagai ilmuan yang tidak bisa berterima kasih kepada pihak yang membiayai kuliahnya.

Sarjana Tokyo Institute of Technology itu menegaskan, dirinya tidak memiliki tip khusus saat belajar sehingga mampu meraih gelar doktor dalam usia muda.

Menurut dia, kunci utamanya adalah harus memiliki interest atau ketertarikan pada bidang yang digeluti. ’’Butuh lebih dari passion,’’ ungkapnya.

Dia mencontohkan, ketika menggarap roket pada 2015, dirinya hanya sempat tidur 2–3 jam. Waktunya habis untuk melakukan riset-riset di laboratorium.

Apalagi, risetnya memerlukan perhatian khusus karena terkait dengan kemampuan high qualified. ’’Sama-sama berbasis teknologi.

Bekal lain yang dimiliki Dwi adalah kemampuan di bidang matematika dan fisika.

Saat duduk di bangku sekolah, bungsu dua bersaudara itu memang hobi astronomi. Kemampuan menguasai matematika dan fisika itulah yang mengantarkannya menjadi calon profesor di bidang aerospace engineering dalam usia yang terbilang masih muda.

Sumber: goodnewsfromindonesia.id

JK: Kalau Indonesia Pecah, ke Jawa Harus Pakai Paspor

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, perbedaan yang hidup di Indonesia harus menjadi sebuah kebanggaan, selain juga dilestarikan. Sebab jika bibit perpecahan dibiarkan tumbuh, banyak masalah akan timbul. Contoh paling sederhana, diperlukan paspor untuk bepergian ke antar pulau.

"Coba bayangkan negeri ini pecah-belah, orang Batak, Sulawesi ke Jawa harus pakai paspor. Orang Sulawesi harus pakai paspor, untuk apa pun untuk mendatangi satu sama lain," kata JK dalam acara tahunan paguyuban Suku Batak, Panguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) di GOR Sumantri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Padahal, lanjut JK, merantau dari tanah kelahiran ke daerah lain sudah menjadi tradisi dan budaya di Indonesia.

"Jadi suku bangsa kita, Batak, Sulawesi, NTT, juga Jawa, semua yang mempunyai suatu kebiasaan merantau adalah semua suku bangsa yang paling menikmati NKRI ini," lanjut dia.

Karena itu, JK mengajak kepada masyarakat Suku Batak yang hadir pada acara tersebut untuk terus menjaga persatuan dan menghargai perbedaan. Ia menekankan, perbedaan telah menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

"Kita harus bersama sama menjaga kesatuan kita, kekuatan kita, di samping kita bekerja keras untuk kemajuannya dan kesatuannya," ujarnya.

"Karena itulah semoga kita selalu bersama-sama selalu berjuang akan kesatuan kebersamaan kita di samping kita menciptakan negara yang maju dan adil," pungkas JK.

Sumber: Okezone.com

Demo Kemenakertrans, ratusan karyawan MNC kena PHK

Sekitar 300 karyawan Media Nusantara Indonesia (MNI) yang merupakan anak perusahaan MNC Group mendatangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Ratusan karyawan itu datang untuk mengadukan nasib mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Gilbert seorang karyawan yang terkena PHK, menganggap keputusan yang dilakukan perusahaan hanya akal-akalan untuk menghindari gaji karyawan di bulan Juli. "Kalau kami menganggap semestinya kami masih digaji bulan ini, tapi mereka melakukan ini untuk menyetop gaji kami bulan Juli. Akalan-akalan mereka," kata Gilbert di kantor Kemenakertrans, Rabu (5/7).

Gilbert yang sebelumnya menjabat sebagai asisten redaktur tabloid Genie ini mengaku tidak mendapat pesangon yang sesuai. Dari 12 tahun kerja ia hanya menerima Rp16,2 juta. Pihak perusahaan juga tidak menerangkan dari mana perhitungan angka tersebut didapatkan. Selain Gilbert, karyawan MNI lain yang terkena PHK juga mengalami nasib serupa. Namun, menurut Gilbert, dari 100 karyawan Genie yang terkena PHK dengan pesangon ala kadarnya, hanya 41 karyawan yang menolak menyetujui.

"Mereka tidak menganggapnya pesangon, mengistilahkannya dengan istilah uang tali kasih. Jumlahnya menurut kami tidak manusiawi. Misalnya, saya kerja 12 tahun hanya ditawari enam belas juta dua ratus sekian. Saya tanya ini angka keluar dari mana? Mereka bilang ini kebijakan manajemen. Enggak masuk akal kan," sesal Gilbert.

Di lingkungan MNC Group, menurut Gilbert, ada dana pensiun yang dikelola lembaga bernama PERA. Lembaga ini mengumpulkan dana dari gaji karyawan yang dipotong setiap bulan. Pemotongan itu masih berlangsung sampai mereka menerima gaji terakhir. Sayangnya, kata Gilbert, pembayaran dana PERA baru dilakukan setelah isu PHK sepihak oleh perusahaan mencuat ke publik.

“Yang kami sayangkan kenapa baru dibayarkan ketika sudah meledak. Ini tetap pelanggaran,” tambahnya.

Bukan cuma soal pesangon, Gilbert juga menyesalkan sikap manajemen MNI yang memberitahukan informasi PHK melalui surat. Mestinya, kata Gilbert, perusahaan memanggil baik-baik setiap karyawan. “Itu dikirimkan via JNE sehari sebelum cuti bersama lebaran. Memangnya gak bisa panggil saya. Saya ada kok. Kami menyayangkan hal itu. Tidak etis. Terlebih, dengan begitu kan bisa dibaca orang rumah. Bisa bikin sakit keluarga. Banyak dari kami yang masih menyembunyikannya,” katanya.

Surat PHK yang ditunjukkan Gilbert menyebutkan keputusan PHK diambil atas dasar perubahan strategi bisnis yang telah disepakati manajemen perusahaan pada tanggal 2 Juni 2017. Menurut Gilbert hal ini menjelaskan perusahaan belum sepenuhnya bangkrut. Apalagi hingga saat ini belum ada keputusan pengadilan bahwa perusahaan resmi bangkrut. “Pokoknya kami masih menunggu kejelasan status perusahaan,” ujarnya.

Atas semua ketidakadilan yang diterima itu, Gilbert dan sejumlah karyawan MNI yang menjadi korban PHK mengaku ke Kemenakertrans. Sayangnya pertemuan yang difasilitasi Kemenakertrans ini tidak dihadiri pihak MNC Group. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrian Kemenakertrans, John Daniel Saragih mengklaim telah mengundang pihak MNC. “Pihak perusahaan juga kita sudah undang, ternyata tidak hadir,” Daniel.

Menurut Daniel, Kemenakertrans akan kembali mengundang pihak MNC dalam pertemuan lanjutan pada Senin 10 Juli mendatang. Menurutnya kehadiran pihak perusahaan penting menjelaskan alasan di balik PHK karyawan. “Sesuai dengan arahan pimpinan untuk mengklarifikasi apa sih yang terjadi di koran Sindo, ada PHK sepihak, ada pemberhentian, nah semua kami coba panggil,” ujar Daniel.

Dalam pertemuan tertutup bersama para karyawan yang menjadi korban PHK, Daniel mengaku mendapat banyak informasi. Misalnya saja PHK dan pesangon yang tidak sesuai peraturan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Daniel mengatakan sebelum melakukan PHK perusahaan mestinya berusaha memberikan alternatif kepada karyawan. Kalaupun akhirnya harus di PHK, ada prosedur yang mesti dilewati oleh perusahaan, yakni pertemuan bipatrit antara perusahaan dan karyawan. Kalau tidak mendapat jalan keluar, maka melalui tripatrit dengan melibatkan pihak ketiga.

“Kalau sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2004 Bipartit dulu yang pertama, Bipartit itu 30 hari, kemudian Tripartit. Kalau gagal juga baru ke pengadilan,” kata Daniel.

Pengurus Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMII) Sasmito Madrim menyatakan ada dua pelanggaran utama yang dilakukan oleh pihak MNC. Pertama PHK yang tidak sesuai prosedur. Kedua pesangon yang tidak sesuai. “Surat PHK yang diberikan ke teman-teman itu juga tidak manusiawi. Ada teman-teman yang sudah bekerja belasan tahun PHK-nya ini hanya diberikan melalui surat dikirim ke rumahnya. Ketika pekerja dibutuhkan, kita dipanggil bra-bro, ketika bermasalah udah dibuang begitu saja, tidak manusiawi,” kata Sasmito.

“Yang kedua kalaupun terjadi PHK kita mendorong perusahaan memberikan hak yang sesuai diundang-undang,” lanjut Sasmito.

Sasmito mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 300 pekerja yang menjadi korban PHK perusahaan. Dari jumlah tersebut situasi paling paling rawan dihadapi para pekerja kontrak non jurnalis. “Kalau yang jurnalis, karena dia core bisnisnya media, dia seharusnya tidak bisa dikontrakkan, harus jadi karyawan tetap. Yang non-jurnalis itu harus dihitung sisa masa kontrak kerjanya. Kalau sisa kontraknya lima bulan itu perusahaan harus membayarkan lima kali gaji,” katanya.

Sumber: tirto.id

Rp. 3.500 per KM, tarif baru taksi online

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan ketentuan tarif batas bawah dan atas operator jasa angkutan taksi berbasis online atau daring.

Ketentuan itu sebagai aturan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang aturan taksi online berlaku sejak 1 April 2017 lalu, namun pemerintah memberikan masa tenggat hingga tiga bulan atau 1 Juli.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar mengungkapkan ketentuan tarif dihitung berdasarkan jarak per kilometer (Km) dan dibedakan berdasarkan wilayah.

Ketentuan tarif batas bawah wilayah I yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Bali Tarif batas bawah adalah Rp3.500 per km. Sedangkan batas atas Rp 6 ribu per km.

Untuk wilayah II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, tarif batas bawah adalah Rp3.700 ribu dan batas atas Rp6.500 per km.

"Usulan tarif dari daerah, masing kepala daerah dan gubernur mengusulkan kepada pemerintah pusat dan sudah kami evaluasi," tutur Pudji di Monas, Sabtu (1/7).

Jika operator melanggar ketentuan, maka akan dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasional.

Regulasi ini dirilis sebagai revisi Peraturan PM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Ada 11 poin revisi yang ditujukan kepada payung hukum transportasi berbasis aplikasi itu.

Sejumlah revisi tersebut, antara lain soal jenis angkutan, mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, KIR, STNK, pool, bengkel, pajak, akses dashboard dan sanksi.

Tujuan pemerintah merevisi peraturan tersebut adalah untuk melindungi konsumen serta pengemudi. Tak hanya itu, pemerintah juga masih mengharapkan kompetisi sehat antara taksi online dan konvensional.

Sumber: CNN

Setelah Obama, Jokowi akan temui Trump. Ada apa?

Belum lama setelah dirinya bertemu mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera bertemu dengan pengganti Obama yaitu Presiden Donald Trump. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan Presiden Joko Widodo akan menemui Trump pada KTT G20 di Hamburg, Jerman, pekan ini.

"Di sela-sela pertemuan G20, Presiden Jokowi akan melakukan beberapa pertemuan bilateral termasuk dengan Presiden AS Donald Trump," ujar Menlu Retno Marsudi saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 3 Juli 2017. Pekan lalu, Jokowi bertemu Barack Obama di Istana Bogor.

Retno melanjutkan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Donald Trump akan berlangsung pada tanggal 8 Juli nanti. Dan, pertemuan bilateral itu akan lebih difokuskan terhadap isu-isu ekonomi dahulu.

Pembahasan di luar isu ekonomi, kata Retno, masih mungkin terjadi. Ia tidak menampik isu terorisme akan disinggung dalam pertemuan dengan Presiden Donald Trump mengingat Donald Trump vokal berbicara soal terorisme di beberapa kesempatan.

"Hal yang dibahas pasti urusan-urusan bilateral, yang lebih luas dari sekedar hanya bicara mengenai terorisme," ujar Retno menegaskan.

Retno menambahkan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Donald Trump pekan ini, di G20, akan sekaligus menjadi momen pertama keduanya duduk bersama dan berdiskusi panjang. Selama ini, baik Presiden Donald Trump maupun Presiden Joko Widodom hanya pernah melakukan percakapan via telepon atau pertemuan singkat.

"Ini pertemuan pertama dalam konteks bilateral. Saat KTT Arab-Amerika di Riyadh (Mei lalu), keduanya sudah bertemu, namun baru besok keduanya duduk bersama," ujar Retno menegaskan.

Rencananya, selain bertemu dengan Presiden Donald Trump, Presiden Joko Widodo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan enam kepala negara lain. Pria yang menjadi leadspeaker masalah terorisme di G20 itu akan bertemu dengan kepala negara Belanda, Norwegia, Vietnam, Spanyol, dan Korea Selatan.

KTT G20 di Hamburg, Jerman, akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 8 Juli. Sebelum pertemuan bilateral, Presiden Jokowi akan menjadi pembicara soal terorisme di sesi retreat.

Sumber: tempo.co

Politik dan Kesejahteraan jadi Isu perjuangan Kaum Buruh

Gerakan perjuangan kaum buruh di Indonesia tak hanya berkutat pada isu upah dan kesejahteraan, namun juga mulai menyentuh isu politik lokal dan nasional. Situasi tersebut terlihat dalam riset yang dilakukan Indonesia Indicator (I2) yang menyatakan bahwa isu kesejahteraan dan politik yang disuarakan kaum buruh mendominasi pemberitaan media mengenai buruh di tanah air sepanjang setahun terakhir (1 Mei 2016 - 29 April 2017).

Menurut Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, pemberitaan mengenai perjuangan dan kiprah kaum buruh mencapai 58.729 berita dari 1.239 media online di Indonesia dalam satu tahun terakhir.

"Pemberitaan mengenai buruh rata-rata mencapai 4.894 berita setiap bulannya. Rerata pemberitaan ini meningkat sekitar 20 persen jika dibandingkan tahun lalu (4.012 berita). Jumlah media yang memberitakan buruh juga mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun lalu," ujar Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Senin (1/5).

I2, sebuah perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis dengan menggunakan software AI (Artificial Intelligence), juga menemukan data bahwa isu kesejahteraan dan politik menjadi dua isu terbesar pemberitaan mengenai buruh.Total pemberitaan soal upah dan jaminan kesejahteraan mencapai 19.631 berita, sekitar 33% dari seluruh pemberitaan mengenai buruh. Sementara itu, isu pilkada dan politik nasional yang disuarakan kaum buruh mencapai 12.151 berita – sekitar 21% dari seluruh pemberitaan. Sementara itu, tiga isu teratas lainnya adalah masalah PHK dan mogok kerja 6.875 berita, kriminalitas 5.526 berita, serta Hari Buruh 4.882 berita.

"Kesejahteraan dan politik merupakan isu yang konsisten muncul setiap bulan dalam jumlah pemberitaan yang cukup besar. Untuk masalah upah dan kesejahteraan rata-rata 1.613 berita per bulan, sementara untuk politik sebanyak 1.012 berita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa dua isu ini merupakan isu yang cukup menarik perhatian media, selain menunjukkan ke arah mana gerakan buruh itu disuarakan," ungkap Rustika.

Masuknya isu politik lokal (pilkada) dan politik nasional dalam kancah perjuangan buruh dinilai sebagai sesuatu yang baru. Pasalnya, kata Rustika, isu politik tidak banyak mewarnai perjuangan buruh pada tahun 2015-2016 lalu, meskipun beberapa peristiwa politik dan pilkada serentak juga terjadi di Indonesia. "Persentuhan buruh dengan isu politik, baik lokal maupun nasional, merupakan salah satu hal yang mengemuka dalam setahun terakhir," kata Rustika.

Dalam hal pembicaraan mengenai buruh, papar Rustika, isu pilkada mencapai (7.316 berita), tenaga kerja asing (3.207 berita), dan tax amnesty (1.628 berita) mendominasi hingga 21 persen dibandingkan dengan seluruh isu mengenai buruh itu sendiri. Sementara, terkait isu pemenuhan hak ekonomi dan kesejahteraan sosial tuntutan kaum buruh yang paling banyak dipotret media, yaitu: upah layak (2.759 berita), iuran BPJS (1.051 berita), penghapusan sistem kontrak (971 berita), pesangon dan cuti melahirkan (748 berita).

Media juga masih mencatat, kaum buruh masih belum meninggalkan cara konvensional dalam upaya untuk menuntut hak dan kesejahteraannya. Metode demonstrasi dengan turun jalan masih mendominasi (6.289 berita) dan mogok kerja (1.748 berita). Kedua cara itu masih dipandang sebagai cara yang efektif bagi kaum buruh dalam mengartikulasikan aspirasi dan tuntutannya.

"Meski demikian, terlihat ada pergeseran strategi dengan cara yang cukup kreatif dilakukan oleh buruh, yakni aksi dzikir (1.206 berita) dan aksi lunak atau aksi simpati (1.235 berita) seperti aksi panggung musik, dialog sosial, serta jalan-jalan santai," tutur Rustika. Sementara itu, kata dia, cara-cara yang cenderung provokatif dan berbahaya (326 berita) seperti jahit mulut, blokir jalan, dan mogok makan lebih sedikit dibicarakan di media.

Indonesia Indicator juga mencatat, buruh migran merupakan “bintang” dalam hal pemberitaan di media. Dari sisi ekspose, media paling banyak menyoroti buruh migran (4.920 berita) ketimbang buruh lainnya, seperti buruh tani (3.651 berita), buruh industri pabrik (2.436 berita). Meskipun secara sosio-demografis buruh tani dan buruh industri, misalnya, lebih besar jumlahnya ketimbang buruh migran.